Kemenkumham Raih Penghargaan Terbaik UKPBJ Proaktif


Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan atas pencapaian prestasi Terbaik Ke 2 atas UKPBJ Proaktif tahun 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Andap menilai pemberian penghargaan ini sangat penting karena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pelayanan publik, serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Pencapaian atas prestasi tersebut merupakan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Kemenkumham, terutama rekan-rekan pengelola PBJ, dalam menerjemahkan perintah Bapak Menteri Yasonna Laoly sehingga target yang diinginkan tercapai,” ujar Andap dalam kegiatan Rapat Koordinasi UKPBJ yang diselenggarakan LKPP di Hotel The Westin Jakarta, Rabu (24/05/2023).

Jenderal polisi bintang tiga ini berharap apresiasi ini dapat semakin memacu UKPBJ Kemenkumham untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses PBJ Kemenkumham.

 Adapun kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor yaitu tingkat kematangan proaktif pada tahun 2022, tingkat keterisian pejabat fungsional minimal 60%, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik (lebih dr 70%) serta Pimpinan tertinggi tidak terjerat permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
#SahabatPengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Konferensi Hukum Nasional untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Pembaruan peraturan ini diperlukan akibat banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan tingginya kasus korupsi. Pada tahun 2022, tercatat 597 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp42,727 triliun. Menkumham, Yasonna H. Laoly mengatakan pengaturan tindak pidana korupsi perlu didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap lembaga harus secara serius dan konsisten melakukan pencegahan sehingga dapat memangkas tindak pidana korupsi di hulu dan meringankan beban penegakan hukum di hilir. #KHNBPHN2023 #KemenkumhamRI  
Baca selengkapnya
Gambar
Lapas Kotanopan Ikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan mengikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Supriyanto, Direktur Pengamanan dan Intelijen. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dan diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan secara Virtual. Topik utama yang dibahas pada Kegiatan Zoom ini adalah Strategi Percepatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Rutan / Lapas. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan.  
Baca selengkapnya
Gambar
Lapas Kotanopan Ikuti Kegiatan Zoom Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Rutan/Lapas Pada hari ini Selasa, 13 Februari 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan mengikuti Kegiatan Zoom Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Rutan/Lapas . Kegiatan ini diadakan oleh Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan secara Virtual. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan.  
Baca selengkapnya