Sertifikat Kekayaan Intelektual dari DJKI Sekarang Bisa DIjadikan Jaminan Pinjaman Keuanagan






Yomin punya kabar gembira buat #SahabatPengayoman nih. Kalo kamu punya sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) dari @djki_indonesia @Kemenkumham_RI, sekarang bisa dijadikan jaminan pinjaman keuangan loh.

Saat ini KI dapat dijadikan sebagai objek jaminan hutang, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2022 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 mengenai Ekonomi Kreatif.

Nah dengan adanya Peraturan Pemerintah yang telah ditandatangani Presiden, KI kita, baik merek, hak cipta dan lainnya dapat dijadikan jaminan fidusia.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha UMKM kita di Indonesia. Kalau kita bisa mendorong pertumbuhan UMKM dapat berkembang, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik.

Untuk mendapatkan pembiayaan berbasis KI dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank, disebutkan dalam PP tersebut salah satu syaratnya yaitu KI-nya harus tercatat atau terdaftar di DJKI.

Nantinya, pemberi pinjaman akan menentukan ‘nilai’ KI. Semakin tinggi ‘nilai’ dan potensi ekonomi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut, maka nilai pinjaman yang diberikan pun akan semakin besar.

Menkumham Yasonna H. Laoly melalui roadshow “Yasonna Mendengar” kedua di Surakarta menuturkan, sosialisasi akan pentingnya pelindungan KI jg merupakan salah satu cara menyiapkan generasi emas menyongsong 100 tahun Indonesia pada 2045.

Pelindungan KI diyakini mampu meningkatkan inovasi dan kreativitas, yang akan ditopang dengan kebijakan kemudahan berusaha melalui aplikasi Perseroan Perorangan yang sudah diluncurkan lebih dulu.

Pada kegiatan Roving Seminar KI di Yogyakarta, Yasonna pun mengapresiasi bahwa banyak talenta di bidang industri kreatif yang setiap harinya muncul dengan kreasi segar karya anak bangsa di berbagai bidang.

Yasonna mengajak seluruh masyarakat untuk terus mencari potensi KI kemudian menjaga kualitasnya, mengembangkannya, dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional.

#kemenkumhamri
#kemenkumhamsumut
#ditjenpas
#lapaskotanopan
#djki

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
#SahabatPengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Konferensi Hukum Nasional untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Pembaruan peraturan ini diperlukan akibat banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan tingginya kasus korupsi. Pada tahun 2022, tercatat 597 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp42,727 triliun. Menkumham, Yasonna H. Laoly mengatakan pengaturan tindak pidana korupsi perlu didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap lembaga harus secara serius dan konsisten melakukan pencegahan sehingga dapat memangkas tindak pidana korupsi di hulu dan meringankan beban penegakan hukum di hilir. #KHNBPHN2023 #KemenkumhamRI  
Baca selengkapnya
Gambar
 Sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanganan dan pembinaan narapidana terorisme (napiter) terus dikuatkan, pada Sabtu (11/11) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, bersama Kepala BNPT, Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan. Program deradikalisasi bagi napiter di wilayah Nusakambangan atau standby force Nusakambangan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan Petugas Pemasyarakatan melaksanakan program deradikalisasi kepada napiter berupa rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya BNPT. “Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepriba
Baca selengkapnya
Gambar
Lapas Kotanopan Ikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan mengikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Supriyanto, Direktur Pengamanan dan Intelijen. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dan diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan secara Virtual. Topik utama yang dibahas pada Kegiatan Zoom ini adalah Strategi Percepatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Rutan / Lapas. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan.  
Baca selengkapnya