Jalankan Program Pembinaan Narapidana, Lapas Kelas III Kotanopan Laksanaakan Sidang TPP Pengusulan Pembebasan Bersyarat






KOTANOPAN – Dalam rangka menjalankan salah satu program pembinaan bagi Narapidana yaitu program Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Selasa, 13 September 2022.

Sidang Tim Pengamat Pemasyarakat ini bertujuan untuk mengadakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dari Lapas Kotanopan. Litmas tersebut membahas kelayakan narapidana tersebut untuk mendapat program Pembebasan Bersyarat

Sebelum sidangTPP ini dilaksanakan, 16 (enam belas) orang Warga Binaan yang diusulkan mengikuti rapat TPP melaksanakan tes urine. Dengan dibantu petugas dari Puskesmas Kotanopan, tes urine tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan dan hasilnya adalah 16 (enam belas) WBP tersebut dinyatakan NEGATIF zat terlarang sehingga dapat diusulkan mengikuti siding TPP tersebut.

Dalam sidang tersebut, Ketua TPP, Kasubsi Admisi Orientasi, Bapak Rahmat Zulkarnain berpesan kepada warga binaan bahwa hal ini merupakan proses dari re-integasi sosial.

Hasil rapat tersebut, 16 (enam belas) Narapidana tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan program Pembebasan bersyarat sehingga dapat dilanjutkan ke tahap Litmas.

Di akhir kegiatan, Kalapas berpesan agar Warga Binaan yang diusulkan Pembebasan Bersyarat agar dapat menjaga kepercayaan Lapas Kotanopan terhadap mereka, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.

#kemenkumhampasti
#kemenkumhamri
#kemenkumhamsumut
#ditjenpas
#lapaskotanopan
#tesurine
#sidangtpp

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
#SahabatPengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Konferensi Hukum Nasional untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Pembaruan peraturan ini diperlukan akibat banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan tingginya kasus korupsi. Pada tahun 2022, tercatat 597 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp42,727 triliun. Menkumham, Yasonna H. Laoly mengatakan pengaturan tindak pidana korupsi perlu didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap lembaga harus secara serius dan konsisten melakukan pencegahan sehingga dapat memangkas tindak pidana korupsi di hulu dan meringankan beban penegakan hukum di hilir. #KHNBPHN2023 #KemenkumhamRI  
Baca selengkapnya
Gambar
 Sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanganan dan pembinaan narapidana terorisme (napiter) terus dikuatkan, pada Sabtu (11/11) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, bersama Kepala BNPT, Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan. Program deradikalisasi bagi napiter di wilayah Nusakambangan atau standby force Nusakambangan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan Petugas Pemasyarakatan melaksanakan program deradikalisasi kepada napiter berupa rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya BNPT. “Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepriba
Baca selengkapnya
Gambar
Lapas Kotanopan Ikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan mengikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Supriyanto, Direktur Pengamanan dan Intelijen. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dan diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan secara Virtual. Topik utama yang dibahas pada Kegiatan Zoom ini adalah Strategi Percepatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Rutan / Lapas. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan.  
Baca selengkapnya