Lapas Kotanopan Lakukan Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Madina Terkait Permohonan Pelatihan Kemandirian dan Rencana Pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja

 





"Lapas Kotanopan Lakukan Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Madina Terkait Permohonan Pelatihan Kemandirian dan Rencana Pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja"

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor : W.2.-UM.01.01 – 2243 Tanggal 18 Januari 2023 Perihal : Pengajuan Tanda Daftar Bengkel Kerja Lapas Menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Lapas Kotanopan Melalui Kasubsi Pembinaan, Juan Carlos Hutabarat mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Mandailing Natal untuk melakukan koordinasi terkait Permohonan Pelatihan Kemandirian dan Rencana Pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja. Jumat, 20 Januari 2023.

Diterima secara langsung oleh Kabid Hubungan industrial Jamsostek dan ESDM,  Bapak Mara Tarihoran yang selanjutnya di disposisi ke Kabid Pelatihan Kerja untuk proses tanda daftar. Koordinasi ini berjalan secara baik dan kondusif melalui komunikasi intensif yang baik antara Kasubsi Pembinaan Lapas Kotanopan, Bapak Juan Hutabarat dan Kabid Hubungan industrial Jamsostek dan ESDM,  Bapak Mara Tarihoran.

Dinas tenagakerja Mandailing Natal merespon positif atas permohonan Lapas Kotanopan terkait Permohonan Tanda Daftar Bengkel Kerja Lapas menjadi LPK. Kemudian Dinas Tenaga Kerja tersebut menyampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lapas Kotanopan terkait hal tersebut.

Atas Koordinasi yang baik ini, Lapas Kotanopan melalui Kasubsi Pembinaan menyampaikan terimakasih dan mohon bantuan untuk proses pendaftaran tersebut

#kemenkumhamri
#kemenkumhamsumut
#ditjenpas
#lapaskotanopan
#kemandirian
#latihankerja

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
#SahabatPengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Konferensi Hukum Nasional untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Pembaruan peraturan ini diperlukan akibat banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan tingginya kasus korupsi. Pada tahun 2022, tercatat 597 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp42,727 triliun. Menkumham, Yasonna H. Laoly mengatakan pengaturan tindak pidana korupsi perlu didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap lembaga harus secara serius dan konsisten melakukan pencegahan sehingga dapat memangkas tindak pidana korupsi di hulu dan meringankan beban penegakan hukum di hilir. #KHNBPHN2023 #KemenkumhamRI  
Baca selengkapnya
Gambar
Lapas Kotanopan Ikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan mengikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Supriyanto, Direktur Pengamanan dan Intelijen. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dan diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan secara Virtual. Topik utama yang dibahas pada Kegiatan Zoom ini adalah Strategi Percepatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Rutan / Lapas. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan.  
Baca selengkapnya
Gambar
Lapas Kotanopan Ikuti Kegiatan Zoom Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Rutan/Lapas Pada hari ini Selasa, 13 Februari 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan mengikuti Kegiatan Zoom Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Rutan/Lapas . Kegiatan ini diadakan oleh Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan secara Virtual. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan.  
Baca selengkapnya