Lapas Kotanopan Lakukan Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Madina Terkait Permohonan Pelatihan Kemandirian dan Rencana Pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja

 





"Lapas Kotanopan Lakukan Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Madina Terkait Permohonan Pelatihan Kemandirian dan Rencana Pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja"

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor : W.2.-UM.01.01 – 2243 Tanggal 18 Januari 2023 Perihal : Pengajuan Tanda Daftar Bengkel Kerja Lapas Menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Lapas Kotanopan Melalui Kasubsi Pembinaan, Juan Carlos Hutabarat mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Mandailing Natal untuk melakukan koordinasi terkait Permohonan Pelatihan Kemandirian dan Rencana Pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja. Jumat, 20 Januari 2023.

Diterima secara langsung oleh Kabid Hubungan industrial Jamsostek dan ESDM,  Bapak Mara Tarihoran yang selanjutnya di disposisi ke Kabid Pelatihan Kerja untuk proses tanda daftar. Koordinasi ini berjalan secara baik dan kondusif melalui komunikasi intensif yang baik antara Kasubsi Pembinaan Lapas Kotanopan, Bapak Juan Hutabarat dan Kabid Hubungan industrial Jamsostek dan ESDM,  Bapak Mara Tarihoran.

Dinas tenagakerja Mandailing Natal merespon positif atas permohonan Lapas Kotanopan terkait Permohonan Tanda Daftar Bengkel Kerja Lapas menjadi LPK. Kemudian Dinas Tenaga Kerja tersebut menyampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lapas Kotanopan terkait hal tersebut.

Atas Koordinasi yang baik ini, Lapas Kotanopan melalui Kasubsi Pembinaan menyampaikan terimakasih dan mohon bantuan untuk proses pendaftaran tersebut

#kemenkumhamri
#kemenkumhamsumut
#ditjenpas
#lapaskotanopan
#kemandirian
#latihankerja

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
#SahabatPengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Konferensi Hukum Nasional untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Pembaruan peraturan ini diperlukan akibat banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan tingginya kasus korupsi. Pada tahun 2022, tercatat 597 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp42,727 triliun. Menkumham, Yasonna H. Laoly mengatakan pengaturan tindak pidana korupsi perlu didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap lembaga harus secara serius dan konsisten melakukan pencegahan sehingga dapat memangkas tindak pidana korupsi di hulu dan meringankan beban penegakan hukum di hilir. #KHNBPHN2023 #KemenkumhamRI  
Baca selengkapnya
Gambar
 Sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanganan dan pembinaan narapidana terorisme (napiter) terus dikuatkan, pada Sabtu (11/11) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, bersama Kepala BNPT, Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan. Program deradikalisasi bagi napiter di wilayah Nusakambangan atau standby force Nusakambangan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan Petugas Pemasyarakatan melaksanakan program deradikalisasi kepada napiter berupa rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya BNPT. “Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepriba
Baca selengkapnya
Gambar
Lapas Kotanopan Ikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan mengikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Supriyanto, Direktur Pengamanan dan Intelijen. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dan diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan secara Virtual. Topik utama yang dibahas pada Kegiatan Zoom ini adalah Strategi Percepatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Rutan / Lapas. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan.  
Baca selengkapnya