Lapas Kelas III Kotanopan Kanwil Kemenkumham Sumut Ikuti Sosialisasi Penetapan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)



Menindaklanjuti surat Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Nomor: PAS.6.PK.06.04-441 tanggal 02 Juni 2022 hal Penetapan Narapidana dalam Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan menindaklanjuti surat Kepala
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Nomor : 382/1.7/DI.02.03/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Penyampaian Permohonan Pengusulan Narapidana dalam Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial (PBI-JK), Kanwil Kemenkumham Sumut mengadakan kegiatan Sosialisasi Penetapan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Senin, 13 Juni 2022.

Kegiatan ini berisika sosialisasi tentang penginputan NIK yang telah padan dengan Kementerian Sosial RI ke dalam SDP, meminta kepada seluruh UPT PAS untuk Melakukan koordinasi dengan Dukcapil setempat terkait WBP yang belum memiliki NIK dan WBP yang NIK nya belum tersinkronisasi dengan Dukcapil, serta Melakukan pembaharuan data Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah terdaftar dalam PBI-JK ke Kantor Wilayah setiap bulannya.

Lapas Kotanopan diwakili oleh Kasubsi Pembinaan, Kasubsi Admisi dan Orientasi, beserta staff mengikuti kegiatan tersebut dengan seksama.

#kemenkumhamri
#kemenkumhamsumut
#keswat
#SosialisasiPBI-JK

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
#SahabatPengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Konferensi Hukum Nasional untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Pembaruan peraturan ini diperlukan akibat banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan tingginya kasus korupsi. Pada tahun 2022, tercatat 597 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp42,727 triliun. Menkumham, Yasonna H. Laoly mengatakan pengaturan tindak pidana korupsi perlu didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap lembaga harus secara serius dan konsisten melakukan pencegahan sehingga dapat memangkas tindak pidana korupsi di hulu dan meringankan beban penegakan hukum di hilir. #KHNBPHN2023 #KemenkumhamRI  
Baca selengkapnya
Gambar
 Sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanganan dan pembinaan narapidana terorisme (napiter) terus dikuatkan, pada Sabtu (11/11) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, bersama Kepala BNPT, Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan. Program deradikalisasi bagi napiter di wilayah Nusakambangan atau standby force Nusakambangan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan Petugas Pemasyarakatan melaksanakan program deradikalisasi kepada napiter berupa rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya BNPT. “Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepriba
Baca selengkapnya
Gambar
Lapas Kotanopan Ikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan mengikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Supriyanto, Direktur Pengamanan dan Intelijen. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dan diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan secara Virtual. Topik utama yang dibahas pada Kegiatan Zoom ini adalah Strategi Percepatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Rutan / Lapas. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan.  
Baca selengkapnya