Kumham Goes To Campus






Kemenkumham telah memulai sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Sosialisasi akan dilakukan di lima provinsi di Indonesia, dengan lokasi pertama yang dipilih adalah Universitas Sumatera Utara (USU).

Kelima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Bali. Rangkaian acara yang bertajuk "Kumham Goes to Campus" ini direncanakan tuntas pada awal November 2022.

Kegiatan yang diagendakan bertempat di perguruan tinggi ini menyasar kepada mahasiswa sebagai target audience. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan elemen bangsa yang kritis dan idealis yang perlu diserap aspirasinya

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej, mahasiswa merupakan agent of change (agen perubahan) yang dapat menggerakkan perubahan untuk menuju ke dalam tatanan kehidupan yang lebih baik.

Mahasiswa juga diajak untuk berpartisipasi memberikan pendapat ttg RUU KUHP melalui PARTISIPASIKU. Aplikasi ini merupakan wadah bagi publik untuk memberikan masukan guna meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tak hanya soal RUU KUHP, peserta yang hadir juga dapat menikmati beragam layanan publik di Kemenkumham, seperti pelayanan administrasi hukum umum oleh @ahu_kemenkumham dan kekayaan intelektual oleh @djki_indonesia

Kegiatan ini sejalan dgn arahan Presiden @jokowi yg meminta seluruh tim penyusun RUU KUHP utk melakukan sosialisasi secara masif kpd masyarakat, serta menghimpun pendapat/masukan/aspirasi dari masyarakat terhadap draf final RUU KUHP.

#kemenkumhamgoestocampus
#kemenkumhampasti
#kemenkumhamri
#kemenkumhamsumut

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
#SahabatPengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Konferensi Hukum Nasional untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Pembaruan peraturan ini diperlukan akibat banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan tingginya kasus korupsi. Pada tahun 2022, tercatat 597 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp42,727 triliun. Menkumham, Yasonna H. Laoly mengatakan pengaturan tindak pidana korupsi perlu didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap lembaga harus secara serius dan konsisten melakukan pencegahan sehingga dapat memangkas tindak pidana korupsi di hulu dan meringankan beban penegakan hukum di hilir. #KHNBPHN2023 #KemenkumhamRI  
Baca selengkapnya
Gambar
 Sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanganan dan pembinaan narapidana terorisme (napiter) terus dikuatkan, pada Sabtu (11/11) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, bersama Kepala BNPT, Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan. Program deradikalisasi bagi napiter di wilayah Nusakambangan atau standby force Nusakambangan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan Petugas Pemasyarakatan melaksanakan program deradikalisasi kepada napiter berupa rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya BNPT. “Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepriba
Baca selengkapnya
Gambar
Lapas Kotanopan Ikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan mengikuti Kegiatan Zoom Pengarahan dan Penguatan Direktur Pengamanan dan Intelijen Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Supriyanto, Direktur Pengamanan dan Intelijen. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dan diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan secara Virtual. Topik utama yang dibahas pada Kegiatan Zoom ini adalah Strategi Percepatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Rutan / Lapas. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang diikuti oleh jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan.  
Baca selengkapnya